Khairullah, Ibnu (2024) IMPLEMENTASI YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN PENJAMIN DALAM PELAKSANAAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA KARANG INTAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
Ibnu Khairullah_CovAbsDaf.pdf Download (181kB) |
![]() |
Text
Ibnu Khairullah_Orisinalitas.pdf Download (102kB) |
![]() |
Text
Ibnu Khairullah_Pengesahan.pdf Download (110kB) |
Abstract
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan beberapa hak Narapidana. Dalam praktik di lapangan hak Narapidana tersebut salah satunya di wujudkan dalam bentuk Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Banyak masyarakat awam tidak mengetahui jika Narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dapat mendapatkan Hak Pembebasan Bersyarat dengan beberapa persyaratan yang telah diatur oleh Permenkumham nomor 7 tahun 2022. Dan untuk melakukan Pembebasan Bersyarat Narapidana harus memiliki penjamin dalam proses Pembebasan Bersyarat tersebut. Adanya penjamin Narapidana tersebut, menurut peneliti menimbulkan suatu masalah hukum diantaranya adalah bagaimana kedudukan hukum penjamin Narapidana dalam hal Pembebasan Bersyarat di lembaga pemasyarakatan serta bagaimana tanggungjawab penjamin apabila Narapidana melarikan diri. Selain itu, adanya permohonan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana, sangat rentan dengan adanya kemungkinan Narapidana melarikan diri dan/atau melakukan tindakan pelanggaran hukum kembali sehingga menghambat terlaksananya proses peradilan dalam menjalani masa pidana yang telah ditetapkan. Peneliti juga memilih tempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan karena memudahkan penulis dalam meneliti langsung di lapangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terjadi kekosongan hukum yang diImplementasi kan pada para penjamin dalam pelaksanaan Hak Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan, belum ada Undang-Undang Pemasyarakatan yang mengaturnya. Kendala yang dihadapi di lapangan adalah ketidak pahaman keluarga Narapidana dalam menjadi seorang penjamin pemberian Hak Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana tersebut.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Penjamin, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | UPT PPJ |
Date Deposited: | 28 Dec 2024 02:19 |
Last Modified: | 28 Dec 2024 02:19 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/27067 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |