IMPLEMENTASI YURIDIS KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN KTP ELEKTONIK DI KABUPATEN BANJAR

Annisa, Siti Rofiqoh (2025) IMPLEMENTASI YURIDIS KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN KTP ELEKTONIK DI KABUPATEN BANJAR. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
PDF ABSTRAK.pdf

Download (86kB)
[img] Text
PDF ABSTRAK.pdf

Download (86kB)
[img] Text
PENGESAHAN.pdf

Download (249kB)
[img] Text
PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf

Download (2MB)

Abstract

Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Kewenangan, KTP Elektronik Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan ktp elektronik di Kabupaten Banjar. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis terkait dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Satuan pollisi pamong praja mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) implementasi ketertiban umum dan ketentraman 2) penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3) perlindungan Masyarakat. Dalam hal ini memberikan arti bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar sebagai apparat yang di butuhkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Banjar. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar melalui implementasi kewenangannya sudah sangat berperan dalam membantu penyelenggaraan KTP Elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan menjalankan sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja ada memiliki beberapa hambatan seperti hambatan kurangnya intensitas Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan Razia Ktp Elektronik, belum optimalnya kegiatan sosialisasi Administrasi Kependudukan KTP Elektronik dan masih kurang personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dalam mengatasi hambatan yang dihadapi maka ada beberapa upaya yang harus dilakukan seperti melakukan penjadwalan kembali untuk melakukan Razia KTP Elektronik secara berkala, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait KTP Elektronik dan adanya penambahan personil PPNS, dalam melaksanakan kewenangannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar sudah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Kewenangan, KTP Elektronik
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Siti Rofiqoh Annisa
Date Deposited: 15 Jan 2025 03:58
Last Modified: 15 Jan 2025 03:58
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/27240

Actions (login required)

View Item View Item