ANALISIS YURIDIS PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Alam, Surya (2025) ANALISIS YURIDIS PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Abstrak.pdf

Download (82kB)
[img] Text
Pengesahan Skripsi.pdf

Download (241kB)
[img] Text
Pernyataan Keaslian Skripsi.pdf

Download (60kB)

Abstract

Perampasan hasil aset tindak pidana korupsi adalah tindakan hukum yang bertujuan untuk mengambil kembali kekayaan yang diperoleh secara tidak sah melalui praktik korupsi. Dalam perspektif hak asasi manusia, langkah-langkah ini menimbulkan sejumlah pertanyaan yang kompleks. Artikel ini menganalisis tantangan yang terlibat dalam menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini di fokuskan terhadap dua rumusan masalah, yaitu apakah perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak melanggar hukum dan bagaimana peraturan tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan yang dimana peneliti mencari banyak fakta yang akurat tentang sebuah peristiwa yang menjadi objek penelitian. Dari penelitian ini di peroleh kesimpulan yaitu ketentuan yang mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan/atau instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang berlaku saat ini diperlukan suatu mekanisme baru di mana penyitaan atau perampasan aset hasil tindak pidana dan/atau instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dapat disita atau dirampas tanpa harus dikaitkan dengan penghukuman terhadap tersangka atau terdakwanya. Mekanisme dimaksud telah dikenal dan bahkan telah diterapkan di beberapa Negara atau yang dikenal dengan sistem perampasan aset melalui prosedur gugatan perdata terhadap bendanya atau in rem forfeiture. Penerapan sistem ini telah terbukti cukup mampu menekan tindak pidana yang bermotifkan ekonomi atau melibatkan dana dalam jumlah yang besar Sehingga disarankan untuk memasukkan substansi Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003 ke dalam Rancangan Undang-Undangnya, dan mensahkan Rancangan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Perampasan Aset Hasil Korupsi.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perampasan Aset
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Surya Alam
Date Deposited: 18 Jan 2025 05:02
Last Modified: 18 Jan 2025 05:02
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/27298

Actions (login required)

View Item View Item