Maghfira, Alia Raudhia (2025) RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA: TINJAUAN TERHADAP PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF. Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB.
![]() |
Text
Abstrak Alia Raudhia Maghfira.pdf Download (162kB) |
![]() |
Text
pengesahan Alia R.pdf Download (71kB) |
![]() |
Text
Pernyataan Alia R.pdf Download (65kB) |
Abstract
Perjalanan upaya Restorative Justice sebagai alternatif dalam menyelesaikan konflik hukum pidana dengan melibatkan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 mencerminkan langkah maju yang signifikan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya mereka untuk menerapkan konsep Restorative Justice dalam penanganan perkara pidana. Dengan merumuskan peraturan yang khusus menyoroti aspek-aspek implementasi Restorative Justice, Polri menunjukkan komitmen mereka untuk memperluas dan memperdalam penggunaan pendekatan ini dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut tentunya paradigma hukum masyarakat Indonesia juga mengalami perubahan, dari pemikiran di mana Keadilan Retributif menekankan pembalasan dan penderitaan pelaku kejahatan menuju Keadilan Restoratif yang berfokus pada pemulihan kondisi ke keadaan semula daripada upaya pembalasan. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme Restorative Justice yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Bagaimana prinsip-prinsip dan konsep Restorative Justice dapat merumuskan dan mengarahkan perubahan paradigma dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, melibatkan analisis teori-teori, konsepkonsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-udangan. Di lakukan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang kemudian dilakukan pengolahan data dimana pemeriksaan, klasifikasi dan sistematisasi data dilakukan. Data kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 diterbitkan dengan alasan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mengedepankan penyelesaian tindak pidana dengan keadilan restoratif di lingkup kepolisian walaupun begitu diperlukannya mekanisme pelaksanaan penyelesaian perkara pidana yang jelas dan termuat dalam KUHAP sebagai dasar hukum. The journey of Restorative Justice efforts as an alternative in resolving criminal law conflicts involves mediation between the parties involved in the conflict. Police Regulation Number 8 of 2021 reflects a significant progressive step by the Indonesian National Police (Polri) in their efforts to implement the concept of Restorative Justice in handling criminal cases. By formulating a regulation that specifically highlights aspects of Restorative Justice implementation, the Polri demonstrates their commitment to expanding and deepening the use of this approach within the Indonesian law enforcement system. The issuance of this regulation undoubtedly shifts the legal paradigm of Indonesian society from a retributive justice mindset, which emphasizes punishment and suffering of offenders, towards Restorative Justice, which focuses on restoring conditions to their original state rather than pursuing retribution. This research focuses on two main issues: how the mechanism of Restorative Justice as regulated in Police Regulation Number 8 of 2021 on Handling Criminal Offenses Based on Restorative Justice, and how the principles and concepts of Restorative Justice can formulate and direct a paradigm shift in the criminal law enforcement system in Indonesia. This research is normative juridical research, involving the analysis of theories, concepts, legal principles, and legislation. A statutory approach and a conceptual approach are employed. The technique for collecting legal materials data is carried out through library research, followed by data processing, where data examination, classification, and systematization are conducted. The data is then analyzed using qualitative methods. The findings of this research indicate that Police Regulation Number 8 of 2021 was issued because the Indonesian National Police needs to prioritize the resolution of criminal offenses with Restorative Justice within the police scope. However, there is a need for a clear mechanism for the implementation of criminal case resolutions, which should be included in the KUHAP as a legal basis.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Normatif |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | UPT PPJ |
Date Deposited: | 06 Feb 2025 05:35 |
Last Modified: | 06 Feb 2025 05:35 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/27619 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |