ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYADAPAN DALAM OPERASI TANGKAP TANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Akbar, Hafiz Maulana (2020) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYADAPAN DALAM OPERASI TANGKAP TANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Artikel Hafiz Maulana.pdf

Download (242kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis dasar hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindakan penyadapan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisis data-data sekunder berupa bahan pustaka. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Penyadapan merupakan salah satu instrument yang sangat membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengumpulan alat bukti. pengaturan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sudah lebih maju dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, dengan indikasi dari aspek legalitas lebih legitimate karena sudah diatur dalam undang-undang. Namun sebelum dilakukannya penyadapan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas yang mana untuk mendapat izin tersebut harus dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menjaga akuntabilitas dalam menyadap. The purpose of this thesis research is to analyze the legal basis of the Corruption Eradication Commission in carrying out wiretapping actions. This research is a normative juridical study that analyzes secondary data in the form of library materials.From this research, it is found that wiretapping is one of the instruments that is very helpful for the Corruption Eradication Commission in collecting evidence for the benefit of law enforcement. The regulation of wiretapping by the Corruption Eradication Commission through Law Number 19 of 2019 is more advanced than the previous regulations, with indications that the legality aspect is more legitimate because it has been regulated in law. However, prior to wiretapping, a written permission must be obtained from the Supervisory Board, which in order to obtain such permission must be carried out based on a written request from the Head of the Corruption Eradication Commission to avoid arbitrary acts so as to protect human rights and maintain accountability in tapping.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Komisi Pemberantasan Korupsi; Penyadapan; Dewan Pengawas. Corruption Eradication Commission; Tapping; Supervisory Board.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Hafiz Maulana Akbar
Date Deposited: 02 Nov 2020 02:09
Last Modified: 02 Nov 2020 02:09
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3028

Actions (login required)

View Item View Item