ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU PENISTAAN AGAMA

YUSUF, MUHAMMAD (2021) ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU PENISTAAN AGAMA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

Text REPOSTORIE YUSUF-dikonversi.pdf Download (101kB)

Abstract

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya akhir-akhir ini kasus penistaan agama yang memicu amarah umat sehingga menimbulkan suatu kegaduhan di masyarakat luas khusus, agama merupakan suatu keykinan yang diyakin kebenarannya oleh pemercayanya yang iya pegang mulai teguh dari dulu hingga akhir hayat kelak. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan secara rinci Pasal mengenai penistaan agama yang tertuang di dalam Pasal 156 dan Pasal 156a, para aparat penegak hukum menjadikan kedua pasal tersebut sebagai landasan yuridis formal dalam menindak para individu yang dianggap telah memenuhi unsur delik menistakan suatu agama yang ada di Indonesia. Namun demikian di dalam unsur-unsur pasal penistaan agama khususnya Pasal 156a tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan unsur ‘penyalahgunaan’ yang dimana tidak memberikan suatu bentuk kepastian hukum akan unsur suatu pasal tersebut. Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah,Pertama,Untuk mengetahui pengaturan hukum penistaan agama berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kedua, untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai unsur ‘Penyalahgunaan’ di dalam Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, penelitian normatif adalah penelitan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dari hasil penelitian skripsi ini dapat dikemukakan bahwa: Pertama, pengaturan hukum tentang penistaan agama di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya ada di dalam dua pasal, Yaitu Pasal 156 dan Pasal 156a yang kemudian ada ketidakjelasan di dalam unsur yang terdapat pada Pasal 156a yaitu unsur ‘penyalahgunaan’ yang tidak memberikan makna atau tafsir yang jelas sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum. Kedua,di dalam penjelasan Pasal 156a tidak ditemukan arti kata/unsur ‘penyalahgunaan’ sehingga dapat menimbulkan multi tafsir dan tidak memberikan suatu kepastian hukum dan tidak sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di dalam pasal lima salah satu asas terpenting didalam pemebentukan peeraturan perundang-undangan adalah kejelasan tujuan dan asas kedayagunaan dan keberhasilan. Sehingga perlu adanya suatu revisi yang dilakukan di dalam pasal tersebut untuk mewujudkan cita hukum yang memiliki kepastian hukum di masa yang akan datang. This thesis research is motivated by the rampant recent cases of blasphemy that have triggered the anger of the people so that it causes a commotion in the wider community specifically, religion is a key that is believed to be true by its believers who hold it from the first to the end of life. In the Criminal Law Act it does not explain in detail the Article concerning blasphemy of religion contained in Article 156 and Article 156a, law enforcement officials make these two articles as a formal legal basis in the action of individuals who are deemed to have fulfilled the offense of blasphemy against a religion. in Indonesia. However, in the elements of the article on blasphemy in particular Article 156a it is not explained in detail what is meant by the element of 'abuse' which does not provide a form of legal certainty of the elements of that article. The purpose of writing this thesis is, First, to find out the law on blasphemy according to the Criminal Code, Second, to find out the legal provisions regarding the 'Abuse' element in Article 156a of the Criminal Code. This research uses Normative research methods, normative research is research conducted by examining mere library materials or secondary data. From the results of this thesis research it can be stated that: First, the legal regulation regarding blasphemy in the Criminal Code only exists in two articles, namely Article 156 and Article 156a which then there is a lack of clarity in the elements contained in Article 156a namely the element of 'abuse' which does not provide clear meaning or interpretation so that it does not provide a legal certainty. Secondly, in the explanation of Article 156a the meaning of the word / element 'abuse' is not found so that it can lead to multiple interpretations and does not provide a legal certainty and is not in line with the principles of the formation of laws and regulations as stipulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation Legislation in article five one of the most important principles in the formation of legislative rules is clarity of purpose and principles of usefulness and success. So there needs to be a revision made in the article to realize the legal ideals that have legal certainty in the future.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Hukum Pidana, Penistaan Agama, Penjatuhan Pidana. Criminal Law, Blasphemy, Criminal Punishment.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Muhammad YUSUF
Date Deposited:	04 Jun 2021 01:35
Last Modified:	04 Jun 2021 01:35
URI:	http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/5558

Actions (login required)

View Item