EFEKTIVITAS PEMBERIAN HIBAH BANTUAN YANG TERSEDIA PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUK EKONOMI SYARIAH

Mukholik, Muhamad (2022) EFEKTIVITAS PEMBERIAN HIBAH BANTUAN YANG TERSEDIA PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUK EKONOMI SYARIAH. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
lembar pengesahan dan lembar pernyataan keaslian.pdf

Download (577kB)
[img] Text
Muhamad .pdf

Download (232kB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian menjawab tiga rumusan masalah: 1) Bagaiman Mekanisme Pemberian Hibah Bantuan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut? 2) Bagaiman Efektivitas Pemberian Hibah Bantuan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut ? Dan 3) Bagaimana dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hibah Bantuan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut. Skripsi ini merupakan Penelitian kualitatif, melalui penelitian yang dilakukan secara langsung di Lapangan, yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan Efektivitas Pemberian Hibah Bantuan Yang Tersedia.Hasil penelitian menyatakan Dalam Praktek hibah yang pihak pemberi hibah memang memberikan syarat berupa syarat administratif yaitu penerima harus berupa organisasi Kelompok Tani, mengajukan proposal, menandatangani dokumen administratif dan perjanjian dalam hal pemanfaatan barang hibah tersebut berupa NPHD yaitu barang hibah tersebut harus diberdayakan untuk kegiatan Pertanian. dan memberikan pelaporan pemanfaatan hibah tersebut. Penarikan barang hibah pada Dinas kepada Kelompok Tani yang tidak merawat dan tidak dipergunakan pada mestinya, penarikan tersebut bukanlah penarikan yang dilarang karena barang tersebut dialihkan kepada Kelompok Tani lain atau penerima hibah lain yang lebih membutuhkan. Menurut penulis niat dari pihak pemberi yang diwakili oleh PPTK tersebut bisa dikategorikan akad untuk memberikan barang dan manfaat barang tersebut tanpa imbalan kepada pihak penerima hibah. Ini dikatakan pemberian wujud dan manfaat karena penerimanya mendapatkan barang berserta manfaatnya. Dari hasil kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka dibawah ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pertama : Bagi Kelompok Tani sebagai Penerima hibah agar senantiasa berpedoman pada Hukum Islam dalam menerima hibah, yaitu agar selalu amanah dan jujur dalam penerimaan dan penggunaan. Kedua bagi Pemberi Hibah dalam hal ini Dinas agar senangtiasa berpedoman pada Hukum Islam dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yaitu amanah dan jujur dalam pelaksanaan hibah pemerintah, agar tercapai maksud serta tujuan pemberian hibah tersebut yaitu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan petani. Muhamad Mukholik, 17500001, Thesis with the title 'The Effectiveness of Providing Available Assistance Grants to the Department of Food Crops, Horticulture and Plantations of Tanah Laut Regency in the Perspective of Sharia Economic Law, Supervisor I. Umi Hani, S.Ag., M.Pd Supervisor II Parman Komarudin, S.HI., M.HI This research is a study answering three formulations of the problem: 1) How is the Mechanism for Providing Aid Grants to the Food Crop Service, Horticulture and Plantations of Tanah Laut District? 2) How is the Effectiveness of Providing Aid Grants to the Department of Food Crops, Horticulture and Plantations of Tanah Laut Regency? And 3) What about in the perspective of Sharia Economic Law on Aid Grants at the Department of Food Crops, Horticulture and Plantations of Tanah Laut Regency. This thesis is a qualitative research, through research conducted directly in the field, which is used to investigate, find, describe and explain the Effectiveness of Providing Available Assistance Grants The results of the study stated in the practice of the grantor that the grantor did provide conditions in the form of administrative requirements, namely the recipient must be a Farmer Group organization, submit proposals, sign administrative documents and agreements in terms of the use of the grant goods in the form of NPHD, namely the grant goods must be empowered for Agricultural activities. and provide reporting on the utilization of such grants. Withdrawal of granted goods to the Service to farmer groups that do not take care of and are not used properly, the withdrawal is not a prohibited withdrawal because the goods are transferred to other farmer groups or other grant recipients who are more in need. According to the author, the intention of the giving party represented by the PPTK can be categorized as an agreement to provide the goods and benefits of the goods without remuneration to the grantee. This is said to be the provision of form and benefits because the beneficiary gets the goods along with the benefits. From the conclusions mentioned above, below are some suggestions that the author can convey first: For Farmer Groups as grant recipients to always be guided by Islamic Law in receiving grants, namely to always be trustworthy and honest in acceptance and use. Secondly, for grantees, in this case, the Office should be happy to be guided by Islamic Law in carrying out their duties and work, namely mandate and honesty in the implementation of government grants, in order to achieve the purpose and purpose of providing these grants, namely for the benefit and welfare of farmers

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Hibah, NPHD, PPTK, Kelompok Tani
Subjects: H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Depositing User: Muhamad Mukholik
Date Deposited: 21 Dec 2022 03:24
Last Modified: 21 Dec 2022 03:25
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/13187

Actions (login required)

View Item View Item