PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT STANDAR RACING PADA KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banjarmasin)

Mustaqfirin, Muhammad Rudy (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT STANDAR RACING PADA KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banjarmasin). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

	Text abstrak.pdf Download (241kB)
	Text PENGESAHAN.pdf Download (427kB)
	Text PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (247kB)

Abstract

ABSTRAK Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin jajaran Polda Kalimantan Selatan menahan sebanyak 165 sepeda motor yang menggunakan knalpot racing hasil penindakan razia selama satu pekan pada bulan Juli tahun 2023. Adapun sasaran utamanya wilayah yang kerap digunakan untuk balapan liar seperti di Jalan Ahmad Yani Km 4 sampai Km 6 Banjarmasin. Sanksi yang diberikan kepada yang terjaring razia ini adalah berupa tilang serta penyitaan knalpot racing yang kemudian dimusnahkan secara bersamaan. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas penggunaan knalpot racing di lapangan tidak selalu tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekeliruan dalam penegakan hukum terkait knalpot racing. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot standar racing dan apa saja kendala pada penegakan hukum yang dialami Polantas Polres Kota Banjarmasin mengenai penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor milik pribadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris, yang bersifat bersifat kualitatif. Sumber data rimer dalam penelitian ini adalah anggota Satlantas Kepolisian Resor Kota Banjarmasin. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dan wawancara, yang kemudian diolah dengan teknik editing, klarisifikasi dan intepretasi data. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif secara induktif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa peran dari aparat kepolisian sangat di perlukan dalam menjalankan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing, seperti dengan melakukan penertiban di daerah yang banyak pengendara roda dua atau roda empat yang berkumpul dengan cara penindakan terhadap pelanggar, melakukan pengecekan mendadak ke bengkel yang memperjualbelikan knalpot yang tidak sesuai standar, guna meminimalisir penggunaan knalpot racing tersebut. Satlantas Polresta Banjarmasin selaku aparat penegak hukum yang berwenang memiliki tiga upaya dalam menegakkan hukum yakni melalui upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif. Hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat Satlantas Polresta Banjarmasin dikarenakan tidak semua jalan dan tidak setiap waktu ada petugas yang menjaga, keterbatasan anggota Satlantas Polresta Banjarmasin, kurangnya sarana dan prasarana, juga rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum serta kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Penegakan Hukum, Knalpot Standar Racing, Kepolisian Resor Kota Banjarmasin
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Depositing User:	Muhammad Rudy Mustaqfirin
Date Deposited:	10 Feb 2025 02:16
Last Modified:	10 Feb 2025 02:16
URI:	http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/27566

Actions (login required)

View Item