ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58/PUUXVII/2019 Menolak Permohonan Uji Materil Pasal 7 Ayat 2 Huruf E Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)

Prasetiyo, Syukur (2025) ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58/PUUXVII/2019 Menolak Permohonan Uji Materil Pasal 7 Ayat 2 Huruf E Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

	Text ABSTRAK REPOSTORY SYUKUR PRASETIYO.pdf Download (192kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (180kB)
	Text PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (208kB)

Abstract

Faktor yang melatar belakangi penelitian ini adalah hukum harus berkambang ditengah Tengah kehidupan bermasyarakat, begitu juga dengan terbentuknya lembaga peradilan diluar Mahkamah Agung untuk menangani perkara Judicial Review di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi atas dasar perkembangan zaman yang menginginkan perkembangan hukum dan politik Ketatanegaraan modern, Mahkamah Konstitusi tidak selamanya bertindak passive dalam ikut terlibat untuk mengubah kebijakan, sudah banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat aturan baru atau sebagai Positive Legislative karena Mahkamah Konstitusi menganut hukum Progresif, dalam pemilihan kepala daerah Batasan usia 25 tahun sebagai walikota dan 30 tahun sebagai gubernur merupakan pengekangan hak oleh negara kepada warga negara, yang dimana dalam hal ini sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menggunakan haknya Positive Legislative dalam memutuskan perkara ini. Rumusan Masalah penelitian ini adalah mengetahui Apakah Mahkamah Konstitusi dapat menimbang dan memperhatikan kegentingan perubahan zaman, serta dapat menolak open legal policy pada putusan mahkamah Konstitusi studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/ PUU-XVII/2019 menolak permohonan uji materi Pasal 7 ayat 2 huruf E pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Hasil penelitian ini adalah mendapatkan jawaban bahwa mahkamah konstitusi dalam memutuskan sebuah perkara dapat menggunakan haknya sebagai penjaga konstitusi untuk menolak open legal policy atau kebijakan hukum terbuka membuat norma baru berdasarkan perubahan zaman demi kedilan substantif. Kata Kunci : Kebijakan Hukum Terbuka, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Kepala Daeerah.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan Hukum Terbuka, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Kepala Daeerah.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Syukur Prasetiyo
Date Deposited:	22 Feb 2025 02:27
Last Modified:	22 Feb 2025 02:27
URI:	http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/28051

Actions (login required)

View Item