PERAN THE RIGHT TO BE FORGOTTEN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI ATAS PEREKAMAN DAN PEMOTRETAN TANPA IZIN

Sulaiman, Maulidya Firyanda (2025) PERAN THE RIGHT TO BE FORGOTTEN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI ATAS PEREKAMAN DAN PEMOTRETAN TANPA IZIN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

	Text Abstrak.pdf Download (414kB)
	Text PENGESAHAN.pdf Download (211kB)
	Text ORISINALITAS.pdf Download (370kB)

Abstract

Perkembangan teknologi yang pesat telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dan menyebarkan informasi, baik berbentuk tulisan, audio, atau visual. Namun di sisi lain, kemudahan ini juga memicu maraknya pelanggaran hak privasi, salah satunya ialah penyebaran foto atau video seseorang yang diambil tanpa izin. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti kerusakan reputasi, gangguan psikologis, hingga resiko penyalahgunaan data korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran privasi akibat perekaman atau pemotretan tanpa izin dan mengkaji peran right to be forgotten sebagai salah satu bentuk perlindungannya. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak privasi atas perekaman dan pemotretan tanpa izin menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, bagaimana peran dan hubungan hukum antara the right to be forgotten dengan hak privasi atas perekaman dan pemotretan tanpa izin menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian ini berlandaskan pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan di atas meliputi: 1) Perlindungan hukum kepada korban yang data privasinya tersebar diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga dapat mengambil tindakan perlindungan lain berupa perlindungan preventif dan represif. 2) The Right to be forgotten yang diatur dalam pasal 26 Ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki peran penting dalam melindungi data pribadi tidak relevan yang terpublikasi, tetapi dalam penerapannya perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan keseimbangan yang tepat antara perlindungan privasi individu, hak publik atas informasi, dan kebebasan berekspresi orang lain.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Pemotretan dan Perekaman Tanpa Izin, Privasi, Perlindungan, Right to be Forgotten.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Maulidya Firyanda Sulaiman
Date Deposited:	03 May 2025 03:40
Last Modified:	03 May 2025 03:40
URI:	http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/28942

Actions (login required)

View Item