RANGKAP JABATAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Taufiqurahman, Muhammad (2020) RANGKAP JABATAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
artikel TAUFIKURRAHMAN (Autosaved)-dikonversi.pdf

Download (228kB)

Abstract

Pemerintahan daerah senantiasa bergerak menuju kepada penataan kelembagaan yang lebih baik lagi mulai dari tingkatan desa sampai dengan level provinsi. Kompleksitas pengaturan berkaitan dengan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah menjadi isu hangat setiap periodeisasi dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, beberapa kejadian terkait tentang rangkap jabatan sedang ramai dibicarakan, salah satu contoh kepala daerah yang tengah menjadi sorotan yakni Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi yang mana sebelum dilantik sebagai kepala daerah tengah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Saat telah dilantik sebagai Gubernur, Edy tidak melepaskan jabatannya di PSSI. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan apakah hal yang dilakukannya diperbolehkan, peneliti mengambil judul “Rangkap jabatan kepala daerah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah” dengan rumusan masalah Bagaimana aturan hukum rangkap jabatan Kepala Daerah dan Bagaimana sanksi Kepala Daerah yang rangkap jabatan, Jenis penelitian hukum normatif, Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap ketegasan hukum, Aturan hukum rangkap jabatan kepala daerah dari segi Peraturan Pemerintah ini memberikan dasar yuridis kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran/penyimpangan di wilayah yang menjadi kewenangannya. Akan tetapi perlu dipastikan bahwa pengenaan sanksi adminstratif tidak ditujukan sebagai penghukuman melainkan sebagai proses pendidikan dan pembinaan, The regional government continues to move towards better institutional arrangements starting from the village level to the provincial level. The complexity of regulations related to authority between the government and local governments becomes a hot issue every period of the implementation of laws and regulations relating to regional government, several related incidents regarding concurrent positions are currently being discussed, one example of a regional head that is in the spotlight is the Governor of North Sumatra , Edy Rahmayadi, who before being appointed as regional head was serving as the General Chair of PSSI. When he was appointed Governor, Edy did not leave his position at PSSI. This certainly raises the question whether what he does is permissible, the researcher takes the title "Concurrent regional head positions in the perspective of Law Number 23 of 2014 concerning regional governance" with the formulation of the problem What is the legal rule for concurrent positions as a Regional Head and How is the sanction of a Regional Head with multiple positions , This type of normative legal research, Research Approach The research approach used in this research is research on the firmness of the law, legal rules for concurrent regional head positions in terms of this Government Regulation provide a juridical basis for the Minister, governors, and regents / mayors to impose administrative sanctions on whom only those who commit violations / irregularities in the areas under their authority. However, it needs to be ensured that the imposition of administrative sanctions is not intende

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Rangkap Jabatan, Kepala Daerah,Pemerintahan Yg Baik. Multiple Positions, Regional Head, Good Governance
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Taufiqurahman
Date Deposited: 06 Nov 2020 03:40
Last Modified: 06 Nov 2020 03:40
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3051

Actions (login required)

View Item View Item