PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG (STUDI DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)

Hairani, Muhammad (2020) PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG (STUDI DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
jurnal amat-dikonversi.pdf

Download (207kB)

Abstract

Menurut hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, diperoleh hasil bahwa pertama, pengaturan hukum penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang di wilayah Kabupaten Banjar yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan dan peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 61 Tahun 2009 tentang izin Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan masih belum jelas dan tegas hal ini dikarenakan masih adanya diberikan dispensasi/izin penggunaan jalan umum tersebut dengan persyaratan bahwa hasil tambang untuk keperluan industry local dengan pembatasan tonase muatan sumbu terberat (MST) diatas 8 (delapan) ton, memiliki panjang lebih dari 9 (Sembilan) meter, lebar 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi 3,5 (tiga koma lima) meter. Kedua, akibat hukum terhadap penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang di wilayah Kabupaten Banjar masih belum begitu jelas dan tegas, akan tetapi jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerugian bagi pihak pengguna jalan umum lainnya maka pengangkut harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan, sebagaimana ditentukan pada Pasal 1365, Pasal 1236 dan Pasal 1246 KUH Perdata, dan dapat pula dikenakan sanksi pidana dan administrative yaitu pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). According to the research results obtained from the writing of this thesis, the results show that first, the legal regulation of the use of public roads for the transportation of mining products in the Kabupaten Banjar area as outlined in the Regional Regulation of South Kalimantan Province Number 3 of 2012 concerning Amendments to the Regional Regulation of South Kalimantan Province No. 3 Year 2008 concerning Regulations for Use of Public Roads and Special Roads for the transportation of mining products and plantation company products and Governor of South Kalimantan Regulation Number 61 of 2009 concerning Permits to Use Public Roads for Transportation of Mining Products and Oil Palm Plantations in South Kalimantan Province are still unclear and firm this is because there is still a dispensation / permit for the use of public roads with the requirement that the mining products are for local industrial needs with restrictions on the heaviest axle load tonnage (MST) above 8 (eight) tons, have a length of more than 9 (nine) meters, a width of 2 , 1 (two point one) meters, height 3.5 (three point five) meters. Second, the legal consequences for the use of public roads for the transportation of mining products in the Kabupaten Banjar area are still not clear and clear, however if an accident occurs that causes losses to other public road users, the transporter must be responsible for the losses incurred, as determined in Article 1365, Article 1236 and Article 1246 of the Civil Code, and may also be subject to criminal and administrative sanctions, namely imprisonment for a maximum of 3 (three) months, with a maximum fine of Rp. 50,000,000 (fifty million rupiah).

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Jalan Umum, Angkutan Hasil Tambang dan Kabupaten Banjar Public Roads, Mining Product, and Kabupaten Banjar
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Hairani
Date Deposited: 04 Nov 2020 03:09
Last Modified: 04 Nov 2020 03:09
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3121

Actions (login required)

View Item View Item