PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN PINJAMAN SECARA ONLINE

Akramunaji, Akramunaji (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN PINJAMAN SECARA ONLINE. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
artikel h.akramunajii.pdf

Download (2MB)

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian ini, berupa (1) Perlindungan data pribadi nasabah dari penggunaan tanpa izin, (2) Perlindungan oleh penyedia jasa teknologi informasi dan penyelenggara sistem elektronik, dan (3) Perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku dimana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu. Calon nasabah debitur tinggal membubuhkan Kredit Tanpa Agunan (KTP) saja apabila bersedia menerima isi perjanjian tersebut, tidak memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan pihak Fintech. Perjanjian baku diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif Pada tahap ini kedudukan calon debitur sangat lemah, sehingga menerima saja syarat-syarat yang disodorkan oleh pihak Fintech. Perlindungan hukum debitur yang wanprestasi dalam layanan pinjaman online dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara preventif yang melakukan perlindungan sebelum terjadinya sengketa atau mencegah terjadinya sengketa dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dari pihak penyelenggara layanan pinjaman online dan yang kedua secara represif dimana melakukan perlindungan dengan cara menyelesaikan sengketa, maksudnya melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau didalam pengadilan. The Financial Services Authority (OJK) provides a legal protection for debtors in this agreement, in the form of (1) the protection of the customer's personal data from unauthorized use, (2) protection by information technology provider and electronic system organizers, and (3) protection from access and illegal interference. Article 1320 of the Civil Code of the law states that the terms of the agreement are those of their binding, capable of making a covenant, a certain matter, and a lawful cause. A credit agreement is a standard agreement in which the contents or clauses of the credit agreement have been standardized and poured out in the form of a treaty, but are not bound by a particular form. Prospective debtor to stay credit without collateral (KTP) only when willing to accept the contents of the agreement, does not provide a chance to prospective debtors to further discuss the contents or clauses submitted by Fintech. The standard agreement is required to meet the practical and collective needs at this stage the position of potential debtors is very weak, so accept the terms that are offered by the Fintech. Protection of debtor's law in the online lending service can be done with 2 (two) ways that are preventive protection prior to the occurrence of the dispute or prevent the occurrence of disputes by making preventive efforts from the provider of online lending services and the second repressive where protection by resolving the dispute, meaning through dispute resolution outside the court or in court.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Debitur, perjanjian kredit, wanprestasi. Legal protection, debtor, credit agreement, default.
Subjects: K Law > KD England and Wales
Depositing User: H. Akramunaji
Date Deposited: 02 Nov 2020 05:07
Last Modified: 02 Nov 2020 05:07
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3126

Actions (login required)

View Item View Item