PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA OLEH CAMAT PULAU LAUT SIGAM DI KABUPATEN KOTABARU

Yanti, Yulinda Ika (2025) PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA OLEH CAMAT PULAU LAUT SIGAM DI KABUPATEN KOTABARU. Masters thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

	Text Abstrak Tesis Yulinda Ika Yanti.pdf Download (327kB)
	Text Lembar Pengesahan Tesis Yulinda Ika Yanti.pdf Download (1MB)
	Text Orisinalitas Tesis Yulinda Ika Yanti.pdf Download (929kB)

Abstract

Pemerintah Kecamatan adalah salah satu organisasi pemerintah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Selain itu pembinaan yang dilakukan oleh camat kepada pemerintahan desa juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan sebagaian kewenangan Bupati Kepada Camat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 10 Perbub Nomor 14 Tahun 2015 memberikan pengertian apa yang dimaksud Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitasi, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja. Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa akan berjalan dengan lancar manakala didukung oleh sistem tata usaha/administrasi yang benar, rapi, dan tertib. Sistem administrasi yang benar, rapi, dan tertib akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sistematis yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, dan komunikasi dan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan bertempat di Desa Sigam pada Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan adalah deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui Peranan Camat dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa belum maksimal dilakukan oleh Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru pada pemerintahan desa Sigam hal ini berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini yakni; Perencanaan sudah dilakukan secara maksimal hal ini disebabkan penyusunan rencana yang dilakukan oleh pihak kecamatan dalam administrasi desa, Bimbingan sudah dilaksanakan. Namun belum berjalan secara maksimal ini disebabkan karena pemberian pelatihan serta rapat kerja tidak dilakukan secara berkala, Pengarahan sudah dilaksanakan. Namun belum berjalan secara maksimal ini disebabkan karena memberikan pengarahan serta pemberian intruksi tidak dilakukan secara berkala oleh camat kepada pemerintah desa, Pelatihan sudah dilaksanakan. Namun belum berjalan secara maksimal karena mendatangkan ahli dalam memberikan pelatihan masih kurang efektif dilakukan oleh pihak kecamatan serta Pemberian Pedoman sudah dilakukan secara maksimal ini dilakukan dengan pemberian buku pedoman pada aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan pelayanan administrasi desa kepada masyarakat. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan Pulau Laut Sigam yaitu sumber daya manusia yang dimiliki perangkat desa yang belum memadai dalam memeberikan pelayanan administrasi kepada masyrakat, kemampuan yang belum sesuai dengan keahlian pada bidang pekerjaannya ini disebabkan kebanyakan aparatur pemerintah desa hanya tamatan SMA sehingga masih kurang memiliki keahlian dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa dan keterlambatan pemerintah desa dalam menyerahkan laporan pertanggung jawaban kepada kecamatan. Penerapan fungsi pembinaan camat terhadap aparatur pemerintah desa disuatu kecamatan dibutuhkan untuk mencapai tertib administrasi pemerintah desa dan suatu sistim pemerintahan yang efektif. Untuk itu dalam mencapai suatu sistim pemerintahan yang tertib dan efektif sangat bergantung pada aparatur pemerintah tersebut, peran camat sebagai perangkat daerah tertinggi di kecamatan sangat diperlukan dalam hal ini, yakni memberikan pembinaan. The Sub-district Government is a government organization that is an integral part of the unitary government of the Republic of Indonesia, functioning to carry out general government functions in serving the community. Furthermore, the guidance provided by the sub-district head to the village government is also regulated in Regent Regulation Number 14 of 2015 concerning the Delegation of Part of the Regent's Authority to the Sub-district Head. Based on the provisions of Article 1, Point 10 of Regent Regulation Number 14 of 2015, what is meant by Guidance is a series of activities that include providing facilitation, guidance, and direction to foster and improve performance. Village administration is crucial to village government activities. Village government will run smoothly when supported by a correct, neat, and orderly administrative system. A proper, neat, and orderly administration system will provide easy and systematic data and information that is very useful for decision making, planning, activity control, evaluation, and communication and information both inside and outside the organization. This study uses a qualitative research type and takes place in Sigam Village in Pulau Laut Sigam District, Kotabaru Regency. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation. In this study, the data analysis technique used is descriptive. From the results of the study, it can be seen that the Role of the Sub-district Head in Fostering Village Government Administration has not been optimally carried out by Pulau Laut Sigam District, Kotabaru Regency in the Sigam village government. This is based on the indicators used in this study, namely; Planning has been carried out optimally, this is due to the preparation of plans carried out by the sub-district in village administration, Guidance has been implemented. However, it has not run optimally, this is due to the provision of training and work meetings not being carried out periodically, Direction has been implemented. However, it has not run optimally, this is due to the provision of direction and instructions not being carried out periodically by the sub-district head to the village government, Training has been implemented. However, it has not been implemented optimally because the sub-district has not effectively brought in experts to provide training. The provision of guidelines has been maximized, including the provision of handbooks to village government officials to improve village administrative services to the community. The obstacles faced by the Pulau Laut Sigam sub-district government include inadequate human resources for providing administrative services to the community. These skills do not align with their professional expertise. This is due to the fact that most village government officials only have high school degrees, thus lacking the skills to provide administrative services to the village community. The village government is also late in submitting accountability reports to the sub-district. Implementing the sub-district head's coaching function for village government officials in a sub-district is necessary to achieve orderly village administration and an effective government system. Therefore, achieving an orderly and effective government system is highly dependent on the government apparatus itself. The role of the sub-district head, as the highest regional apparatus in the sub-district, is crucial in this regard, namely providing coaching.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Pembinaan Administrasi, Pelatihan, Kecamatan
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User:	Aulia Astri Apsari
Date Deposited:	03 Oct 2025 03:22
Last Modified:	03 Oct 2025 03:22
URI:	http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/31455

Actions (login required)

View Item