STOP BABS (STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016, TENTANG STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN)

Norlaila, Norlaila (2025) STOP BABS (STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016, TENTANG STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN). Masters thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

	Text Abstrak Tesis Norlaila.pdf Download (402kB)
	Text Lembar Pengesahan Tesis Norlaila.pdf Download (1MB)
	Text Orisinalitas Tesis Norlaila.pdf Download (839kB)

Abstract

Permasalahan / Latar Belakang : Kecamatan Amuntai Utara adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagian besar desanya berada di pinggiran sungai dan masih banyak masyarakatnya yang melakukan praktek buang air besar di sungai, hal ini terlihat dari masih banyaknya jamban yang berjejer di pinggir sungai, dari 26 desa, masih ada 7 desa yang belum ODF ( bebas dari buang air besar sembarangan ), walaupun sudah ada peraturan daerah yang melarang buang air besar sembarangan yaitu Perda Kab.HSU Nomor 04 Tahun 2016, tentang gerakan stop BABS. Tujuan Penelitian : untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sanitasi ( Perda Kab. HSU Nomor 4 Tahun 2016 tentang gerakan stop BABS ) di Kecamatan Amuntai Utara Kab. HSU serta apa saja hambatan implementasi kebijakan sanitasi tersebut dan bagaimana upaya/solusi dalam mengatasinya.Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dengan 6 indikator, yaitu standard dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, disposisi atau sikap para pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Hasil penelitian : hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Amuntai Utara terkait implementasi kebijakan Perda Kab.HSU Nomor 04 Tahun 2016, tentang gerakan stop BABS masih belum terimplementasi dengan optimal, masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan yaitu masih terbatasnya sumber daya berupa sarana jamban keluarga, dana desa yang terbatas, masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mengubah perilaku buang air besar di sungai, kebiasaan masyarakat buang air besar di sungai, sebagian masyarakat tidak mampu membuat jamban keluarga sendiri di rumah karena kondisi ekonomi yang masih rendah. Untuk standar dan sasaran kebijakan sudah cukup baik, untuk sumber daya manusia dan penganggaran kegiatan juga cukup baik, adapun upaya/solusi yang dilakukan adalah : memberikan bantuan pembuatan jamban keluarga bagi masyarakat yang tidak mampu, baik oleh pihak swasta maupun pemerintah daerah, membanguan kemandirian masyarakat untuk membuat jamban keluarga sendiri bagi yang mampu, memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang masih buang air besar di sungai, penghapusan jamban – jamban yang ada di sungai, serta memberikan penghargaan kepada desa / kelurahan yang masyarakatnya sudah stop buang air besar sembarangan atau Desa ODF ( Open Defecation Free ). Background/Problem: North Amuntai District is one of the districts in Hulu Sungai Utara Regency, where most of the villages are located along riverbanks, and many residents still practice open defecation in the river. This is evidenced by the presence of numerous latrines lining the riverbanks. Out of 26 villages, there are still 7 that have not yet achieved Open Defecation Free (ODF) status, despite the existence of a regional regulation prohibiting open defecation—Regional Regulation of Hulu Sungai Utara Regency Number 04 of 2016 on the Stop Open Defecation Movement. Research Objective: This study aims to examine the implementation of sanitation policy (Regional Regulation No. 4/2016 on the Stop Open Defecation Movement) in North Amuntai District, Hulu Sungai Utara Regency, identify the obstacles to its implementation, and explore the efforts or solutions to overcome these barriers. Method: This research uses a qualitative method with a descriptive approach through observation, interviews, and documentation techniques. The study applies the policy implementation theory by Van Meter and Van Horn, which includes six indicators: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, inter-organizational communication and implementation activities, the disposition or attitudes of implementers, and the socio-economic and political environment. Findings: The results show that the implementation of the Regional Regulation No. 04 of 2016 in North Amuntai District has not yet been optimal. Several obstacles hinder policy implementation, including limited resources such as household latrine facilities, insufficient village funds, lack of awareness among some community members to change the habit of open defecation in rivers, deeply rooted habits of defecating in rivers, and low economic capacity preventing some families from building their own latrines. While the policy standards and objectives, as well as human resources and budgeting, are relatively good, efforts/solutions that have been undertaken include: providing assistance in constructing household latrines for underprivileged residents by both the private sector and local government, encouraging self-reliance in latrine construction among capable households, imposing strict sanctions on those who still practice open defecation in rivers, dismantling river latrines, and granting awards to villages that have successfully achieved ODF status (Open Defecation Free).

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Stop BABS
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User:	Aulia Astri Apsari
Date Deposited:	15 Oct 2025 05:42
Last Modified:	15 Oct 2025 05:42
URI:	http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/31641

Actions (login required)

View Item