ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN TERHADAP MANTAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 18 TAHUN 2014

ARIYANI, DINI WIDIYA (2020) ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN TERHADAP MANTAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 18 TAHUN 2014. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
artikel dini widiya npm 16810229.pdf

Download (308kB)

Abstract

Skripsi ini membahas analisis yuridis tentang penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terhadap mantan narapidana menurut Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014. SKCK adalah Surat yang diterbitkan oleh instansi Polri melalui unit Intelejen Keamanan yang mencantumkan pernah atau tidaknya pemohon / warga masyarakat terlibat tindak pidana. SKCK dibutuhkan dalam berbagai Keperluan yang mempersyaratkan seperti melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan, mencalonkan diri menjadi pejabat public, membuat Paspor, dan sebagainya. Namun dalam prosedur penerbitan SKCK masih menggunakan cara manual dengan menggunakan aplikasi (software) Microsoft Word dan juga harus melalui lima tahapan yaitu Pencatatan, Identifikasi, Penelitian, Koordinasi dan Penerbitan. Tahapan yang panjang ini sebenarnya memiliki beberapa kelemahan antara lain memerlukan waktu yang lama, data yang kurang akurat serta mengindikasikan adanya Pemalsuan data oleh oknum mantan narapidana. Maka diperlukan sistem yang lebih uptodate seperti penyimpanan data yang terintegrasi dengan unit Reskrim dan Lembaga lain ynag bersangkutan seperti Dukcapil dan Kemenkumham. Serta pembaruan pengaturan Hukum yang menaungi Penerbitan SKCK agar lebih memudahkan berbagai pihak baik Pemohon/warga masyarakat, Instansi Polri itu sendiri maupun pengguna. Adapun yang dimaksud pengguna dalam hal ini adalah orang/ badan/ lembaga / instansi pemerintah/ instansi non pemerintah yang membutuhkan SKCK mengenai catatan kepolisian terhadap seseorang untuk memberi pertimbangan pengambil keputusan. This thesis discusses the juridical analysis of the issuance of a Police Record Certificate (SKCK) against ex-convicts according to the Chief of Police Regulation Number 18 of 2014. SKCK is a letter issued by the Police agency through the Security Intelligence unit which lists whether or not the applicant / community member has been involved in a criminal act. SKCK is needed for various requirements that require such as applying for a job, continuing education, running for a public official, making a passport, and so on. However, the SKCK issuance procedure still uses the manual method using the Microsoft Word application (software) and also has to go through five stages, namely Recording, Identification, Research, Coordination and Publishing. This long stage actually has several weaknesses, including that it takes a long time, the data is inaccurate and indicates the existence of data falsification by ex-convicts. So a more up-to-date system is needed such as data storage that is integrated with the Criminal Investigation Unit and other relevant institutions such as Dukcapil and Kemenkumham. As well as updating the legal arrangements covering the Issuance of SKCK to make it easier for various parties, both the Petitioner / community members, the National Police itself and users. What is meant by users in this case are people / agencies / institutions / government agencies / non-government agencies that need SKCK regarding police records for someone to give consideration to decision makers.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Analisis, SKCK, Mantan Narapidana, Pembaruan Sistem, Tindak Pidana Pemalsuan Analysis, SKCK, Former Prisoners, System Reform, Counterfeiting Crime.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Dini Widiya Ariyani
Date Deposited: 14 Jun 2021 02:40
Last Modified: 14 Jun 2021 02:40
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3190

Actions (login required)

View Item View Item