PERLINDUNGAN HUKUM DAN IMPLIKASI PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN MELALUI LAYANAN PINJAMAN ONLINE TIDAK BERIZIN DI INDONESIA

Maulana, Resqa (2025) PERLINDUNGAN HUKUM DAN IMPLIKASI PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN MELALUI LAYANAN PINJAMAN ONLINE TIDAK BERIZIN DI INDONESIA. Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB.

	Text ABSTRAK RESQA.pdf Download (345kB)
	Text PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (253kB)
	Text PENGESAHAN rESQA.pdf Download (538kB)

Abstract

ABSTRAK Resqa Maulana, 2209060038. 2024. Perlindungan Hukum Dan Implikasi Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Melalui Layanan Pinjaman Online Tidak Berizin Di Indonesia. Perkembangan teknologi digital memunculkan layanan pinjaman online yang mempermudah akses kredit namun menghadirkan risiko, terutama dari layanan tidak berizin. Hal ini menyebabkan konsumen rentan terhadap eksploitasi dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan membahas perlindungan hukum dan implikasi perjanjian kredit tanpa agunan melalui layanan pinjaman online tidak berizin di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum penelitian yaitu: peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian kredit tanpa agunan melalui layanan pinjaman online tidak berizin terdiri dari beberapa bentuk, yaitu: melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menjamin hak konsumen dan melarang praktik bisnis yang merugikan; melalui peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas mengawasi layanan keuangan dan menindak penyedia layanan tidak berizin; serta melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara cepat dan adil. Penyedia pinjaman online tidak berizin sering melanggar syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, menyebabkan perjanjian dianggap batal demi hukum. Akibatnya, penyedia layanan tidak dapat menuntut pembayaran dari konsumen dan dapat dikenakan sanksi pidana, tanggung jawab perdata, serta sanksi administratif oleh OJK. Konsumen berhak menolak pembayaran yang tidak jelas dan menuntut ganti rugi. Meski perjanjian dianggap tidak sah, konsumen tetap berisiko menghadapi penyalahgunaan data pribadi dan dapat mengajukan tuntutan berdasarkan UU ITE. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kredit Tanpa Agunan, Pinjaman Online   ABSTRACT Resqa Maulana, 2209060038. 2024. Legal Protection and Implications of Unsecured Credit Agreements Through Unlicensed Online Loan Services in Indonesia. The development of digital technology has led to the emergence of online lending services that simplify access to credit but also pose risks, particularly from unauthorized services. This situation makes consumers vulnerable to exploitation and legal uncertainty. This research aims to discuss the legal protection and implications of unsecured credit agreements through unauthorized online lending services in Indonesia. The study uses a literature review method with a normative juridical approach. The legal materials for this research include laws and regulations, such as the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority (OJK), and Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Lending Services. The results of the research indicate that legal protection for consumers in unsecured credit agreements through unauthorized online lending services comprises several forms: through Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK), which guarantees consumer rights and prohibits harmful business practices; through the role of the Financial Services Authority (OJK), which supervises financial services and takes action against unauthorized service providers; and through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), which provides a quick and fair dispute resolution mechanism. Unauthorized online lending providers often violate the requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, causing the agreement to be considered null and void. Consequently, service providers cannot demand payment from consumers and may be subject to criminal sanctions, civil liability, and administrative sanctions by the OJK. Consumers have the right to refuse unclear payments and claim compensation. Even though the agreement is considered void, consumers remain at risk of misuse of personal data and can file claims under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). Keywords: Legal Protection, Unsecured Credit, Online Loans

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kredit Tanpa Agunan, Pinjaman Online
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Resqa Maulana
Date Deposited:	29 Nov 2025 02:17
Last Modified:	29 Nov 2025 02:17
URI:	http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/32162

Actions (login required)

View Item