Analisis Yuridis Problematika Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

syarwani, muhammad (2026) Analisis Yuridis Problematika Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB.

	Text abstrak sarwani.pdf Download (261kB)
	Text pengesahan sarwani.pdf Download (462kB)
	Text orisinalitas sarani.pdf Download (226kB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Syarwani, 2309060031. 2025. Analisis Yuridis Problematika Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren Menurut Undang=Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, serta mencetak generasi yang berilmu dan berdaya saing. Seiring perkembangan zaman, pesantren menghadapi berbagai problematika hukum, khususnya yang berkaitan dengan pendirian dan penyelenggaraan lembaga pendidikan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sah di Indonesia. Dengan membahas bagaimana ketentuan pendirian dan penyelenggaraan pesantren dalam undang-undang tersebut dan apa saja kelemahan dari Undang-Undang tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pendirian dan penyelenggaraan pesantren, serta menganalisis kelemahan Undang-Undang tentang pesantren. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 memberikan pengakuan konstitusional terhadap pesantren, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti tumpang tindih regulasi dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta kurangnya pemahaman masyarakat dan pengelola pesantren mengenai aspek hukum pendirian dan pengelolaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan sinkronisasi regulasi serta penguatan kapasitas pengelola pesantren agar pesantren mampu berfungsi secara optimal sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Kata kunci: Pesantren, Pendidikan Islam, Problematika Hukum, Penyelenggaraan Pendidikan, Undang-Undang Pesantren. ABSTRACT Muhammad Syarwani, 2309060031. 2025. Juridical Analysis of the Problems in the Establishment and Administration of Pesantren According to Law Number 18 of 2019 on Pesantren. "Islamic boarding schools (pesantren) are Islamic educational institutions that play a vital role in shaping character, morals, and producing knowledgeable and competitive generations. As times evolve, pesantren face various legal issues, particularly those related to the establishment and administration of these educational institutions. This research is motivated by the need to legally analyze how Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren regulates the existence of pesantren as legitimate educational institutions in Indonesia, by discussing the provisions for the establishment and administration of pesantren in the law and what are the weaknesses of the Law. The objective of this research is to determine the provisions for the establishment and administration of pesantren, as well as to analyze the weaknesses of the Law concerning Pesantren. The method used is normative juridical legal research with a statutory, conceptual, and comparative approach. Data were obtained through library research on laws and regulations, legal literature, and relevant previous studies. The results of the research indicate that Law Number 18 of 2019 provides constitutional recognition to pesantren, but in practice, there are still various obstacles, such as overlapping regulations with the National Education System Law Number 20 of 2003, weak institutional coordination, and a lack of understanding among the public and pesantren administrators regarding the legal aspects of establishment and management. This research concludes that regulatory synchronization and capacity building for pesantren administrators are needed so that pesantren can function optimally as institutions of education, da'wah (Islamic propagation), and community empowerment." Keywords: Pesantren, Islamic Education, Legal Problems, Educational Administration, Pesantren Law.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Pesantren, Pendidikan Islam, Problematika Hukum, Penyelenggaraan Pendidikan, Undang-Undang Pesantren
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Muhammad Syarwani
Date Deposited:	14 Jan 2026 01:32
Last Modified:	14 Jan 2026 01:32
URI:	http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/32647

Actions (login required)

View Item