PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAKTANGGUNGAN PADA TANAH YANG DINYATAKAN TERLANTAR

PUTRA, ANGGA PERDANA (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAKTANGGUNGAN PADA TANAH YANG DINYATAKAN TERLANTAR. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL ANGGA PERDANA PUTRA 16810084.pdf

Download (112kB)

Abstract

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetetahui terhadap hak atas tanah yang dinyatakan terlantar dalam obyek HakTanggungan ialah membahas masalah status HakTanggungan atas tanah yang dinyatakan sebagai tanah terlantar dalam PP No.11/2O1O. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 18 UU No. 4/1996 dapat dinyatakan hapus karena beberapa sebab, salah satunya dikarenakan hapusnya hak atas tanah yang dibebani HakTanggungan (Pasal 18 huruf d UU No. 4/1996). Pendapat umum yang berlaku adalah hapusnya HakTanggungan maka tidak menghapuskan perjanjian pokok. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Mariam Darus Badrulzaman, dengan hapusnya hak atas tanah tidak dengan sendirinya menghapuskan HakTanggungan, HakTanggungan tetap melekat pada hak atas tanah yang dinyatakan hapus tersebut. Pandangan ini sejalan dengan pandangan Maria SW Sumardjono, bahwa penetapan sebagai tanah terlantar bisa berdampak terhadap pemegang HakTanggungan bila tanah yang bersangkutan dijadikan HakTanggungan. Jika hak atas tanah tersebut hapus, HakTanggungan juga hapus tetapi hutang yang membebani tetap berlangsung dan untuk membahas masalah status HakTanggungan atas tanah yang dinyatakan sebagai tanah terlantar dalam PP No.11/2O1O. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 18 UU No. 4/1996dapat dinyatakan hapus karena beberapa sebab, salah satunya dikarenakan hapusnya hak atas tanah yang dibebani HakTanggungan (Pasal 18 huruf d UU No. 4/1996) Menurut hasil penilitian skripsi ini menujukan bahwa:Akibat hukum dari tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah adanya pemutusan hubungan hukum antara subjek pemegang hak atas tanah dengan Obyek tanah, kemudian tanah tersebut dikuasai kembali oleh Negara. Obyek tanah yang dikuasai oleh Negara tanpa adanya hak atas tanah bukan merupakan Obyek dari HakTanggungan. Sehingga apabila bank menerima tanah terlantar sebagai jaminan kredit, maka akibat hukumnya adalah bank tersebut tidak bisa memberikan pembebanan HakTanggungan atas Obyek tanah tersebut. This research is written with the aim of knowing the land rights that are declared neglected in the object of the mortgage, which is to discuss the issue of the status of the mortgage rights over land which is declared as abandoned land in PP No.11 / 2O1O. This is because in Article 18 of Law no. 4/1996 can be declared null and void due to several reasons, one of which is due to the abolition of land rights encumbered with Mortgage Rights (Article 18 letter d Law No. 4/1996). The prevailing general opinion is that the Mortgage Rights are abolished so it does not abolish the main agreement. This is as explained by Mariam Darus Badrulzaman, with the abolition of land rights does not automatically eliminate the Mortgage Rights, the Mortgage is still attached to the land rights that are declared null and void. This view is in line with Maria SW Sumardjono's view, that the designation as abandoned land can have an impact on Mortgage holders if the land in question is used as Mortgage Rights. If the land title is abolished, the Mortgage will also be written off, but the burdensome debt will continue and to discuss the issue of the status of the Land Title which is declared as abandoned land in PP No.11 / 2O1O. This is because in Article 18 of Law no. 4/1996 can be declared null and void due to several reasons, one of which is due to the abolition of land rights encumbered with Mortgage Rights (Article 18 letter d of Law No. According to the results of this research, this thesis shows that: The legal consequence of land which is designated as abandoned land is the termination of the legal relationship between the subject of land rights holders and the land object, then the land is controlled again by the State. Land objects that are controlled by the State without any rights to land are not objects of Mortgage Rights. So that if a bank receives abandoned land as collateral for credit, the legal consequence is that the bank cannot provide a mortgage charge for the land object.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang HakTanggungan Pada Tanah Yang Dinyatakn Terlantar , Legal Protection of Mortgage Holders on Abandoned Land
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Angga Perdana Putra
Date Deposited: 13 Nov 2020 02:44
Last Modified: 13 Nov 2020 02:44
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3392

Actions (login required)

View Item View Item