ANALISIS YURIDIS MENGENAI IZIN POLIGAMI MENURUT PASAL 4 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Ramadhan, Andi Alvhinaldy (2026) ANALISIS YURIDIS MENGENAI IZIN POLIGAMI MENURUT PASAL 4 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin.

	Text Abstrak Andi Hukum.pdf Download (189kB)
	Text Keaslian Andi.pdf Download (226kB)
	Text Pengesahan Andi.pdf Download (231kB)

Abstract

ABSTRAK Andi Alvhinaldy Ramadhan. NPM. 2008010196. 2020. Analisis Yuridis Mengenai Izin Poligami Menurut Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing 1 Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H., Pembimbing 2 Muthia Septarina, S.H., M.H. Kata Kunci: Poligami, Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, Hukum Perkawinan. Maraknya isu yang tersebar mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami yang terekspost dimedia sosial maupun tidak. Diantara isu tersebut berujung proses hukum dengan sanksi disiplin dan sanksi administrasi, padahal Pegawain Negeri Sipil sudah mengetahui aturan tersebut yaiutu dilanrang menikah lagi (poligami). Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana PP No. 45 Tahun 1990 mengatur izin poligami bagi PNS, apa implikasi yuridis dari penerapan aturan tersebut, serta bagaimana aturan ini selaras dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan norma-norma sosial yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 45 Tahun 1990, khususnya Pasal 4 Ayat (2), memberikan pembatasan yang ketat terhadap praktik poligami bagi PNS, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk izin tertulis dari istri pertama, izin pengadilan, dan persetujuan pejabat terkait di instansi PNS. Ketentuan ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam rangka menjaga stabilitas keluarga dan etika PNS sebagai abdi negara. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam implementasinya, seperti kurangnya pengawasan dan pelaksanaan sanksi bagi PNS yang melanggar aturan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa PP No. 45 Tahun 1990 memiliki kedudukan yang signifikan dalam mengatur izin poligami bagi PNS. Namun, diperlukan penyempurnaan dalam pengawasan, mekanisme pemberian izin, dan harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan. Rekomendasi yang diajukan adalah revisi aturan terkait agar lebih responsif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta penguatan mekanisme sanksi bagi pelanggar.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Poligami, Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, Hukum Perkawinan.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Aulia Astri Apsari
Date Deposited:	22 Apr 2026 02:15
Last Modified:	22 Apr 2026 02:16
URI:	http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/34875

Actions (login required)

View Item