ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM SISTEM PERADILAN MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 31-K/PM l-06/AD/X/2023 OLEH PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN)

Habibah, Habibah (2026) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM SISTEM PERADILAN MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 31-K/PM l-06/AD/X/2023 OLEH PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

	Text PENGESAHAN HABIBAH.pdf Download (601kB)
	Text cover.pdf Download (279kB)
	Text Abstrak habibah.pdf Download (86kB)
	Text pernyataan orisinalitas habibah.pdf Download (537kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sistem peradilan militer, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023 yang diputus oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin. Perlindungan hukum dalam konteks ini merupakan bagian dari pelaksanaan asas negara hukum yang menjamin kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum, termasuk anggota militer yang tunduk pada peradilan khusus militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan didukung data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dan menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku serta menganalisis penerapannya dalam putusan pengadilan. Data diperoleh dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta hasil telaah terhadap dokumen putusan pengadilan terkait. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana dalam proses peradilan militer dan bagaimana pelaksanaannya di dalam sidang, khususnya dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan militer secara formal telah memberikan perlindungan hukum kepada terdakwa. Hal ini tercermin dari berbagai aspek, seperti tidak dilakukannya penahanan selama proses persidangan, pemberian hak untuk didampingi penasihat hukum, serta jaminan atas hak membela diri secara bebas di depan majelis hakim. Selain itu, terdakwa juga memperoleh kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan, memberikan pembelaan secara lisan maupun tertulis (pledoi), serta memperoleh keadilan prosedural yang sesuai dengan asas fair trial. Perlindungan hukum tersebut menunjukkan bahwa meskipun berada dalam sistem hukum yang bersifat khusus, hak-hak dasar seorang terdakwa tetap dijamin oleh hukum dan peradilan militer menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai lembaga yang memastikan terpenuhinya keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk bagi anggota militer yang menjadi pelaku tindak pidana.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Penganiayaan, Tentara Nasional Indonesia, Peradilan Militer 1-06 Banjarmasin
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Habibah
Date Deposited:	07 May 2026 03:00
Last Modified:	07 May 2026 03:00
URI:	http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/35081

Actions (login required)

View Item