Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Maisarah, Siti (2026) Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

	Text ABTRAK SITI MAISARAH.pdf Download (259kB)
	Text PENGESAHAN.pdf Download (189kB)
	Text PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK SITI MAISARAH. NPM. 2108010413. 2025. “Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Pembimbing I Prof. Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H. Pembimbing II Nisa Amalina Adlina, S.H., M.H. Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Hak Asasi Manusia, Media Internet, Undang-Undang ITE, Regulasi Digital. Penelitian ini mengkaji perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dari perspektif Hak Asasi Manusia. Kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang dijamin oleh UUD 1945 dan instrumen hukum internasional, merupakan pilar penting demokrasi. Namun, implementasi UU ITE, khususnya setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menimbulkan perdebatan. Meskipun UU ITE bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman, beberapa pasalnya, seperti Pasal 27A (penyerangan kehormatan/nama baik) dan Pasal 28 Ayat (2) (ujaran kebencian), berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Sumber bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2024 tentang ITE. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara keamanan digital dan kebebasan berpendapat, ketidakjelasan interpretasi, serta tantangan adaptasi teknologi yang cepat. Pembatasan kebebasan berpendapat juga memiliki dampak psikologis, seperti rasa takut dan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi regulasi, peningkatan literasi digital, penguatan pengawasan, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan UU ITE memperkuat demokrasi dan hak-hak digital, bukan menjadi alat represi.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Kebebasan Berpendapat, Hak Asasi Manusia, Media Internet, Undang-Undang ITE, Regulasi Digital.
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales
Depositing User:	Siti Maisarah
Date Deposited:	04 May 2026 03:31
Last Modified:	04 May 2026 03:32
URI:	http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/35271

Actions (login required)

View Item