ANALISIS YUIRIDIS TERHADAP SYARAT CALON ANGGOTA LEGISLATIF LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)

Priafuddin, AJ (2020) ANALISIS YUIRIDIS TERHADAP SYARAT CALON ANGGOTA LEGISLATIF LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL AJ Priafuddin.pdf

Download (902kB)

Abstract

Dalam penelitian ini penulis ingin membahas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan adanya syarat minimal pendidikan calon Anggota Legislatif berlatarbelakang lulusan SMA. Ketentuan hukum tentang peraturan syarat calon anggota Legislatif yang perlu mendapatkan adanya peningkatan standarisasi minimal pendidikan dari setiap calon Anggota Legislatif, dengan syarat minimal menempuh pendidikan perguruan tinggi, sehingga jika hal tersebut dapat terwujud akan menimbulkan keserasian dan sinkronisasi antara anggota yang berwenang membuat Peraturan Perundang-Undangan dengan aparat hukum yang menegakkan keadilan dengan menjalankan tugasnya berdasarkan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang telah dibuat. Dalam pembentukkan suatu Peraturan Perundang-Undangan tidak terlepas dari perlunya latarbelakang jenjang pendidikan yang tinggi yang dijalani oleh calon Anggota Legislatif sebagai penunjang dalam mempertimbangkan dan memikirkan suatu produk Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan dapat diterapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Konsep Pemerintahan yang baik atau Good Governance, merupakan konsep yang menjadi acuan yang berkaitan dengan seharusnya seorang calon anggota Legislatif menganut Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas, sebagai kedua asas yang berperan penting yang dimiliki oleh setiao calon Anggota Legislatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa ketentuan hukum tentang peraturan syarat minimal pendidikan calon Anggota Legislatif pada dasarnya perlu untuk ditingkatkan kembali standarisasinya agar terjadinya kesinambungan antara para Anggota Legislatif yang berwenang dalam fungsi legislasi dengan aparat penegak hukum yang menjalankan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun hasil lainnya dari penelitian ini adalah perlu diperhatikannya Peraturan syarat minimal pendidikan calon Anggota Legislatif ditinjau dari Asas Proporsionalitas dengan Asas Profesionalitas. In this research the author would like to discuss on issues relating to the minimum requirements for the education of prospective legislative members who are in the background of high school graduates. The legal provisions of the rules for prospective legislative members are required to obtain an increase in the minimum standardization of education from each prospective legislative member, with the minimum requirements of a college education, so that if it can be realized will give rise to the compatibility and synchronization between authorized members to create legislation with the law enforcement authorities who enforce their duties based on the legislation that has been established. In the formation of a statutory regulation is not separated from the need for the background of the high level of education that is undertaken by prospective legislative members as supporting in considering and thinking about a product of quality legislation that can be applied to the entire society of Indonesia. The concept of good Governance, is the concept to be related to the supposed candidate of the legislature adhering to the basic proportionality and principles of professionalism, as both principles that play an important role that is owned by Setiao prospective legislators. From this research came the result that the provisions of the Law on the minimum requirements of education candidates of legislative members are essentially required to be re-upgraded in order to increase the continuity between legislative members authorized in the function of legislation with law enforcement officers who run legislation. The other results of this research is a need to pay attention to the minimum requirements of the education of prospective legislative members to be reviewed from proportionality principles to professional principles.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Pemilihan Umum, Calon Anggota Legislatif, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas. General Elections, candidates for legislative members, principles of proportionality and principles of professionalism.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Aj Priafuddin
Date Deposited: 23 Dec 2020 02:53
Last Modified: 23 Dec 2020 02:53
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3530

Actions (login required)

View Item View Item