ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELAKU UJARAN KEBENCIAN

Anshari, Muhammad Ihya (2020) ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELAKU UJARAN KEBENCIAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Jurnal Muhammad Ihya Anshari new.pdf

Download (336kB)

Abstract

Ujaran kebencian hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. ujaran kebencian hate speech merupakan pembatasan akan kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945). Bagaimana pengaturan tindak pidana bagi pelaku ujaran kebencian melalui media sosial menurut Undang- Undang dan Bagaimana tanggung jawab pidana bagi pelaku ujaran kebencian memalui media sosial menurut Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bahan hukum primer Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, Undang-Undang Infomasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Bahan hukum sekunder tanggung jawab pidana bagi pelaku ujaran kebencian melalui media sosial. Hasil penelitian/pembahasan berdasarkan analisa kualitatif yang telah disimpulkan hal-hal berikut : asas lex specialis derograt legi generali mengacu pada ketentuan pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jadi untuk menentukan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial harus mengacu kepada undang-undang yang bersifat khusus. Hate speech is an act of communication conducted by an individual or a group in the form of provocation, incitement, or insult towards another individual or group in terms of various aspects such as race, skin color, ethnic, gender, disability, sexual orientation, nationality, religion, etc. Hate speech is a freedom of speech limitation guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. How the arrangement of the criminal responsibility for the hate speech offenders according to the constitution and how the criminal offense responsibility for the hate speech offenders through social media according to the constitution. This research used the normative research type. The normative research type will review the legal principles, the laws and regulation, the jurisprudence, and the legal expert opinion in depth, also view the law comprehensively, which means the law is not only as a normative set of rules. The analysis used in this research is the qualitative method. The primary legal materials are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the 1946 Regulations Number 1 regarding KUHP, the 2008 Regulations on Information and Electronical Transaction Number 11 regarding information and electronic transaction which has been changed to the 2016 Regulations Number 19, the 2008 Regulations Number 40. The secondary legal materials of the criminal responsibility for the hate speech offenders through social media. The research/discussion results based on the qualitative analysis, which has been concluded as follows: the principle of lex specialis derograt legi generali referring to the provisions of article 28 paragraph (2), the provisions of article 45A paragraph (2) of the 2008 Regulations Number 11, which has been changed to the 2016 Regulations Number 19, resulting in determining the criminal responsibility for the hate speech offenders in social media must refer to the specific regulations.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Pengaturan Hukum, Tindak Pidana Ujaran Kebencian Legal arrangement, Hate Speech
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Ihya Anshari
Date Deposited: 23 Dec 2020 04:12
Last Modified: 23 Dec 2020 04:12
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3698

Actions (login required)

View Item View Item