ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKUKAN OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

SUBHAN, AHMAD (2020) ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKUKAN OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Plagiarism - Report ahmad subhan.pdf

Download (316kB)

Abstract

ABSTRAK Ahmad Subhan. NPM. 16.81.0182. 2020. Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Dilakukan Oleh Ombudsman Republik Indonesia. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing: (I) Dr. Afif Khalid, SHI., SH., MH (II) Dr. Muhammad Aini, SHI., MH Kata Kunci: Pengawasan, Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia Mekanisme pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia tidak disebut secara jelas dan rinci dalam Undang - Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman. Keberhasilan suatu pengawasan sangat ditentukan oleh prosedur ataupun mekanisme yang digunakan, apabila mekanisme pengawasan tidak jelas maka pelaksanaan pengawasan akan beralih dari masalah substansional ke masalah procedural. Padahal inti persoalan pokok adalah penyimpangan dalam pelayanan publik. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia dan untuk mengetahui batasan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Negara dan pemerintah. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian yang didasarkan atas kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh dan dianalisa secara detail dan akurat. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. Mekanisme pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia tidak disebutkan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Ombudsman, namun berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan Ombudsman dilaksanakan dengan teknik investigasi yaitu kegiatan memperoleh informasi yang lengkap, tajam, seimbang, dan objektif atas dugaan maladministrasi, baik atas dasar laporan masyarakat maupun prakarsa sendiri. Mekanisme investigasi dilakukan melalui dua tahapan yaitu investigasi di belakang meja dan investigasi lapangan. 2. Batasan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yakni pengawasan terhadap maladministrasi dalam bentuk perilaku/perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, penyalahgunaan wewenang, kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintah termasuk BUMN, BUMD, BHMD serta badan swasta/perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan orang perseorangan. Maladministrasi sebagaimana disebutkan diatas tidak diperinci atau dijelaskan satu persatu, seperti apa yang dimaksud perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, penyalahgunaan wewenang, kelalaian, dan sebagainya sehingga dapat menimbulkan penafsiran-penafsiran yang lebih luas. ABSTRACT Ahmad Subhan. NPM 16.81.0182. 2020. Juridical Analysis of the Supervision of the Implementation of Public Services Conducted by the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Essay, Law Study Program Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mentor: (I) Dr. Afif Khalid, SHI., SH., MH (II) Dr. Muhammad Aini, SHI., MH Keywords: Supervision, Organization of Public Services, Ombudsman of the Republic of Indonesia The mechanism of oversight of the administration of public services carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia is not mentioned clearly and in detail in Law No. 37 of 2008 concerning the Ombudsman. The success of a supervision is very much determined by the procedure or mechanism used, if the supervisory mechanism is not clear then the implementation of supervision will move from a substantional problem to a procedural problem. Even though the main problem is the deviation in public services. The purpose of this thesis research is to find out the supervision mechanism of the implementation of public services carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia and to determine the limits of the authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in overseeing the implementation of public services by the State and the government. This legal research is a normative legal research, with an inventory of laws and regulations governing the Supervision of Public Administration conducted by the Ombudsman of the Republic of Indonesia. This research is a normative legal research. Research based on a review of library materials, to answer existing problems by gathering primary, secondary and tertiary legal materials. Then the legal materials are obtained and analyzed in detail and accurately. The results showed that: 1. The mechanism of oversight of the administration of public services carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia is not clearly and clearly stated in the laws and regulations and the Ombudsman Regulation, but based on this research it can be concluded that the Ombudsman supervision mechanism is carried out with investigative techniques namely activities to obtain complete, sharp information, balanced, and objective on the alleged maladministration, both on the basis of public reports and the initiative itself. The investigation mechanism is carried out through two stages, namely behind the counter investigation and field investigation. 2. Limitation of the authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in overseeing the administration of public services, namely supervision of maladministration in the form of behavior / acts against the law, exceeding authority, abuse of authority, negligence or neglect of legal obligations in the administration of public services carried out by administrators of the State and the government including BUMN, BUMD , BHMD as well as private / individual bodies that are given the task of carrying out certain public services which part or all of the funds are sourced from the state budget and / or regional budget which causes losses to the community and individuals. The administration as mentioned above is not detailed or explained one by one, such as what is meant by behavior or acts against the law, beyond authority, abuse of authority, neglect, and so on so that it can lead to broader interpretations

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Pengawasan, Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Ahmad Subhan
Date Deposited: 11 Feb 2021 03:15
Last Modified: 11 Feb 2021 03:15
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3750

Actions (login required)

View Item View Item