ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LNGKUNGAN HIDUP

Baidawi, Ahmad (2020) ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LNGKUNGAN HIDUP. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Artikel Ilmiah AHMAD BAIDAWI.pdf

Download (158kB)

Abstract

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk mempermudah proses perizinan di Indonesia. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Izin Lingkungan termasuk salah satu izin yang dapat dilakukan proses secara elektronik atau melalui OSS. Penelitian difokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan hukum terhadap pemberian izin lingkungan berbasis Online Single Submission (OSS), dan bagaimana analisis yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pendekatan perundang-undangan sebagai sumber data sekunder, dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dilakukan penelitian. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36 Ayat (1) secara eksplisit memberikan gambaran proses untuk mendapatkan izin lingkungan dengan tahapan penyusunan AMDAL atau UKL-UPL, dan mendapatkan surat kelayakan lingkungan hidup (SKKL). Izin Lingkungan secara khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dengan asas lex specialis derogate legi generalis yang artinya perundang-undangan yang mengatur hal-hal khusus mengesampingkan perundag-undangan yang mengatur substansi secara umum, maka izin lingkungan yang diterbitkan secara elektonik (online single submission) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik masih sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. he Government issued Government Regulation Number 24 Year 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services regarding to accelerate and increase investment and business, to facilitate the licensing process in Indonesia. Integrated electronic licensing or Online Single Submission (OSS) is a business license issued by the OSS Institution for and on behalf of the Minister, Head of Institution, Governor or Regent/Mayor to business actors through an integrated electronic system. Environmental Permit is one of the permits that can be processed electronically or OSS. The research is focused on 2 (two) problem formulations, namely how the legal arrangements for granting environmental permits based on Online Single Submission (OSS), and how juridical analysis is based on Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management. This research is a normative legal research, namely legal research conducted by examining existing library materials. The statutory approach as a secondary data source is carried out by examining laws and regulations related to legal issues that are being researched. In Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management Article 36 Paragraph (1) explicitly describes the process for obtaining an environmental permit with the AMDAL or UKL-UPL preparation stages, and obtaining an environmental feasibility letter (SKKL). Environmental Permits are specifically regulated by Government Regulation Number 27 Year 2012 concerning Environmental Permits. Based on the principle of lex specialis derogate legi generalis, which means that laws that regulate specific matters override the laws that regulate the substance in general, environmental permits that are issued electronically (Online Single Submission) are based on Government Regulation Number 24 Year 2018 concerning Licensing Services Trying to be Electronically Integrated is still in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesian.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Online Single Submission (OSS), AMDAL, Izin Lingkungan. Online Single Submission (OSS), Environmental Assesment, Environmental Permits
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Ahmad Baidawi
Date Deposited: 30 Dec 2020 02:35
Last Modified: 30 Dec 2020 02:35
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3907

Actions (login required)

View Item View Item