TINJAUAN YURIDIS PENDIRIAN TIANG LISTRIK OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Faqihudin, Muhammad Nur (2021) TINJAUAN YURIDIS PENDIRIAN TIANG LISTRIK OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
JURNAL MUHAMMAD NUR FAQIHUDIN.pdf

Download (658kB)

Abstract

Berdasarkan. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, ‘Perusahaan Listrik Negara mendapatkan prioritas hak untuk membangun fasilitas tiang listrik untuk kepentingan umum dengan’ memperhatikan hak-hak masyarakat yang bertempat tinggal di sekitarnya. Perusahaan Listrik Negara berhak membangun fasilitas tiang listrik dengan menggunakan tanah milik pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan’ dengan cara meneliti data sekunder dan bahan pustaka. Penelitian ini. menggunakan metode studi kepustakaan dan metode dokumentasi. Penelitian normatif tidak mengenal data sehingga istilah yang digunakan yaitu bahan hukum yang ‘diperoleh dari pustaka atau undang-undang itu sendiri bukan dari hasil data lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait pendirian tiang listrik oleh PT. PLN (Persero), untuk mendiskripsikan hak dan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 mengenai pendirian tiang listrik oleh PT. PLN (Persero), untuk mengetahui cara menyelesaikan permasalahan terkait pendirian tiang listrik oleh PT. PLN (Persero). Dari penelitian ini diperoleh hasil ganti rugi atas pendirian tiang listrik terhadap pemilik tanah dan pihak PLN harus memberikan hak subjektif kepada masyarakat. Hak dan kewajiban pendirian tiang listrik yaitu pihak PT. PLN (Persero) berhak menggunakan tanah untuk fasilitas umum dalam hal ini untuk pendirian tiang listrik namun harus memenuhi kewajibannya yaitu dengan ganti rugi kepada pemilik tanah. Selain ganti rugi, pihak PLN harus memberikan hak subjektif kepada masyarakat. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik tanah adalah dengan alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi, jika tidak tercapai dapat dilakukan jalur litigasi menggunakan jalur hukum atau pengadilan. Tetapi jika kondisinya ganti rugi sudah di berikan dan pemikik tanah dengan sengaja mendirikan bangunan diatas tanah yang didirikan tiang listrik, maka ganti rugi dan kompensasi tidak berlaku. Dengan demikian proses pendirian tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) dapat dilaksanakan dan masyarakat dapat menggunakan listrik untuk kehidupan sehari - hari. Based on. Article 27 of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, 'State Electricity Companies get priority rights to build electricity pole facilities for the public interest' by taking into account the rights of the people who live in the vicinity. The State Electricity Company has the right to build electricity pole facilities using privately owned land. This research is a normative research, namely legal research conducted by examining secondary data and library materials. This research. using literature study method and documentation method. Normative research does not recognize data, so the term used is legal material which is 'obtained from the literature or the law itself, not from the results of field data. This study aims to describe the legal protection for the community related to the establishment of electricity poles by PT. PLN (Persero), to describe the rights and obligations in accordance with Law Number 30 of 2009 concerning the establishment of electricity poles by PT. PLN (Persero), to find out how to solve problems related to the establishment of electricity poles by PT. PLN (Persero). From this research, the results of compensation for the erection of electricity poles against land owners and PLN must give subjective rights to the community. The rights and obligations of the establishment of electric poles, namely the PT. PLN (Persero) has the right to use the land for public facilities, in this case for the construction of electricity poles, but must fulfill its obligations, namely by compensating the land owner. In addition to compensation, PLN must provide subjective rights to the community. The legal remedies that can be taken by land owners are alternative dispute resolutions through negotiations, if this is not achieved, litigation can be carried out using legal channels or courts. However, if the condition is that compensation has been given and the land owner intentionally builds a building on the land erected by electricity poles, then the compensation and compensation will not apply. Thus the process of establishing a power pole by PT. PLN (Persero) can be implemented and the community can use electricity for daily life.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: tinjauan yuridis,pendirian tiang listrik,Perusahaan Listrik Negara. juridical review, establishment of electric poles, State Electricity Company.
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KD England and Wales
K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Muhammad Nur Faqihudin
Date Deposited: 03 Feb 2022 03:40
Last Modified: 03 Feb 2022 03:40
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/7380

Actions (login required)

View Item View Item