TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DERAH SERENTAK DI SAAT PANDEMI COVID-19

Ananda, Muhamad (2021) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DERAH SERENTAK DI SAAT PANDEMI COVID-19. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Muhamad Ananda (17810184)_Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Saat Pandemi Covid-19.pdf

Download (419kB)

Abstract

The Regional Head Election is a manifestation of Democracy and emphasizes that Ownership is in the hands of the People, in this case the election is important considering that the Regional Head Election is to determine the candidates for people's representatives at the regional level who will later determine their fate. The purpose of this study is (1) to analyze how the process or system is implemented by the General Election Commission Regulation Number 13 of 2020 concerning Regional Head Elections in the future (Covid-19). (2) To analyze what the impact would be if the Regional Head Election had to be postponed in 2020. This research is a normative research. The results obtained from this study are official vacancies in a government should not occur because the government is not filled with officials (Ambtsdrager), then the functions of state positions may not run properly as they should, the Juridical review of PKPU Number 13 of year 2020 can already be carried out with good, but the existing sanctions are considered less firm because in the implementation of the election it will certainly invite a crowd especially during the campaign period as evidenced by the number of cases handled by Bawaslu, namely as many as 2,126 cases until December 5, 2020, the majority of violations committed were violating the health protocol in the 2020 elections. Pemilihan Kepala Daerah adalah wujud dari Demokrasi dan menegaskan bahwa kedaulatan ditangan Rakyat, dalam hal ini pemilu menjadi penting mengingat Pemilihan Kepala Daerah adalah awal menentukan calon wakil rakyat ditingkat daerah yang nantinya menentukan nasib. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengalisis begaimana proses atau sistem yang diterapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dimasa (Covid-19). (2) Untuk menganalisi bagaimana dampak jika Pemilihan Kepala Daerah harus ditunda pada tahun 2020. Penelitian ini termasuk penelitian normative. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kekosongan pejabat dalam suatu pemerintahan tidak boleh terjadi karena pemerintahan tanpa diisi dengan pejabat (Ambtsdrager), maka fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, tinjauan Yuridis PKPU Nomor 13 tahun 2020 sudah dapat terlaksana dengan baik, namun sanksi yang ada dinilai kurang tegas dikarenakan dalam pelaksanaan pilkada tentu akan mengundang sebuah keramaian terlebih pada masa kampanye terbukti dari banyaknya kasus yang ditangani oleh bawaslu yakni sebanyak 2.126 kasus hingga 5 desember 2020 mayoritas pelanggaran yang dilakukan yakni melanggar protocol kesehatan pada pilkada 2020.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Demokrasi; Pemilihan Kepala Daerah 2020; PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Democracy; Pemilihan Kepala Daerah 2020; PKPU Number 13 of 2020
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Muhamad Ananda
Date Deposited: 10 Sep 2022 02:37
Last Modified: 10 Sep 2022 02:37
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/9067

Actions (login required)

View Item View Item