TINDAK PIDANA PENIPUAN ORDER FIKTIF DRIVER TAKSI ONLINE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG TRANSAKSI INFORMASI DAN ELEKTRONIK

ANSHARI, MUHAMMAD (2022) TINDAK PIDANA PENIPUAN ORDER FIKTIF DRIVER TAKSI ONLINE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG TRANSAKSI INFORMASI DAN ELEKTRONIK. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
artikel sule.pdf

Download (520kB)

Abstract

Penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana pelaku order fiktif transportasi online” bertujuan mengkaji serta menganalisis tatacara terjadinya pesanan fiktif dan upaya pencegahan oleh pihak layanan transportasi online serta pemerintah agar mengurangi kerugian akibat orderan fiktif. Kedua, untuk mengkaji serta menganalisis sanksi yang tepat untuk diberikan kepada pelaku pesanan fiktif transportasi online untuk alat kontrol pemerintah agar merasakan efek jera dan taat aturan norma serta kaidah hukum sesuai ketentuan UU Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif, yaitu mengkaji atas dasar UU selaras ketetapan hukum Indonesia. Pendekatan penelitian yaitu wawancara narasumber untuk memperoleh data bahan hukum agar membantu penyelesaian masalah dengan mengambil isu-isu hukum yang berhubungan dengan perilaku pidana pesanan fiktif. Diperoleh kesimpulan bahwa 1) Beberapa faktor telah memengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan melanggar kaidah dan norma hukum, tidak menutup kemungkinan pada ruanglingkup transportasi online tindak pidana orderan fiktif terjadi, sehingga beberapa upaya harus dilakukan pihak jasa layanan dan pemerintah untuk mengurangi terjadinya masalah. 2) perbuatan pesanan fiktif oleh oknum driver transportasi online yang dinilai mencari keuntungan sendiri dan menyebabkan pihak lain mengalai kerugian, maka perbuatan tersebut bisa diminta pertanggungjawaban melalui pemutusan hubungan mitra kerja dengan denda atau pemidanaan dengan pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliyar rupiah). The research entitled "Criminal responsibility for fictitious online transportation order actors" aims to examine and analyse the procedures for the occurrence of fictitious orders and prevention efforts by online transportation services and the government in order to reduce losses due to fictitious orders. Second, to examine and analyse the appropriate sanctions to be given to perpetrators of fictitious online transportation orders for government control tools so that they feel the deterrent effect and obey the norms and legal rules in accordance with the provisions of the Indonesian Law. The research method uses a normative juridical research method, namely reviewing on the basis of the law in accordance with Indonesian legal provisions. The research approach is interviewing informants to obtain legal material data in order to help solve problems by taking legal issues related to criminal behaviour of fictitious orders. It was concluded that 1) Several factors have influenced a person to take action against legal rules and norms, it is possible that in the scope of online transportation a fictitious order crime occurs, so that several efforts must be made by the service and the government to reduce the occurrence of problems. 2) the act of fictitious orders by unscrupulous online transportation drivers who are considered to seek their own profit and cause other parties to suffer losses, then the act can be held accountable through termination of the partner relationship with a fine or punishment under Article 51 paragraph (1) of Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions in the form of a maximum imprisonment of 12 (twelve) years and a maximum fine of Rp. 12,000,000,000.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: transportasi online, order fiktif online transportation, fictitious order online transportation, fictitious order.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Hardian Is Pratama
Date Deposited: 24 Jan 2022 02:36
Last Modified: 24 Jan 2022 02:36
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/9404

Actions (login required)

View Item View Item