PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN DITINJAU DARI DAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Uyuni, Neng Laura Rakhmatul (2022) PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN DITINJAU DARI DAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Artikel Ilmiah - Neng Laura Rakhmatul Uyuni.pdf

Download (408kB)

Abstract

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat yang telah dijamin oleh negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemenuhan kebutuhan perumahan merupakan hak individu dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab setiap individu. karena hukum. Karena setiap perbuatan hukum pasti ada akibat hukumnya. Demikian juga mengenai adanya perjanjian jual beli perumahan dan janji-janji pengembang kepada konsumen yang merupakan perbuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum tersebut menyangkut terutama bagi pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak dan kewajiban konsumen dalam jual beli perumahan dan bentuk-bentuk perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat kaitannya dengan perpustakaan karena memerlukan data perpustakaan sekunder. Dalam penelitian ini terdapat beberapa jenis penelitian, yaitu penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatori. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen terhadap data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, pendapat ahli dan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan penelitian. Dari hasil penelitian, suatu perjanjian jual beli dapat dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat apabila berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan dalam memenuhi undang-undang perlindungan konsumen perumahan dapat ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen dan UU Perumahan dan Permukiman. Pengikatan jual beli menurut KUH Perdata adalah dengan mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi oleh pengembang karena tidak memenuhi perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1235 dan Pasal 1236 KUH Perdata. Economic development is a process that causes the per capita income of the population of a society to increase in the long term. Regarding the national economy and people's welfare which has been guaranteed by the state as stated in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the fulfillment of housing needs is an individual right and is fully the responsibility of each individual. because of the law. Because every legal action must have a legal consequence. Likewise regarding the existence of housing sales and purchase agreements and developer promises to consumers which are legal acts and cause legal consequences. The legal consequences concern especially for business actors and consumers. This study focuses on two problem formulations, namely the extent to which the Consumer Protection Act has regulated the rights and obligations of consumers in buying and selling housing and other forms of legal protection. The type of research used by the author is normative legal research, because this research is only aimed at written regulations so that this research is closely related to libraries because it requires secondary library data. In this study, there are several types of research, namely exploratory research, descriptive research, and explanatory research. The technique of collecting data is by studying documents on secondary data obtained from books, expert opinions and legal cases related to the research. From the results of the study, a sale and purchase agreement can be considered valid and has legal force and is binding if it is based on the provisions of Article 1320 of the Civil Code. Meanwhile, the form of legal protection that can be carried out in fulfilling the housing consumer protection law can be reviewed from the Consumer Protection Act and the Housing and Settlement Law. The binding sale and purchase according to the Civil Code is to file a lawsuit on the basis of default by the developer for not fulfilling the engagement as referred to in Article 1235 and Article 1236 of the Civil Code.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan hukum konsumen, Tinjauan yuridis, Undang-undang perlindungan konsumen
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Neng Laura Rakhmatul Uyuni
Date Deposited: 18 Mar 2022 02:37
Last Modified: 18 Mar 2022 02:37
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/9958

Actions (login required)

View Item View Item